Ketika Islam Berjumpa Demokrasi

Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru, Saiful Mujani, Gramedia Pustaka Utama, 2007

Andy Budiman

Bagi ilmuwan politik seperti Samual P. Huntington atau ahli sejarah Islam seperti Bernard Lewis, judul buku ini pasti terasa aneh. Muslim Demokrat, bagi mereka adalah sebuah contradictio in terminis. Huntington dan Lewis pasti heran bagaimana mungkin dua kategori yang saling bertentangan disebut dalam satu tarikan nafas. Bagi mereka, semakin Islami seseorang, maka akan semakin jauh ia dari nilai-nilai demokrasi.

Selama ini, ada sejumlah pandangan umum yang menunjukkan kontradiksi diantara dua kategori tadi (Saiful Mujani, hal 32 s/d 34):

  • Hipotesis pertama, semakin Islami, semakin kecil keterlibatannya dalam kegiatan masyarakat yang bersifat sekuler.
  • Kedua, semakin Islami, semakin tidak toleran ia terhadap kelompok lain (terutama yang berbeda keyakinan).
  • Ketiga, semakin Islami semakin jauh ia terlibat dalam politik (demokrasi).
  • Keempat, semakin Islami maka akan semakin tidak percaya ia terhadap institusi demokrasi.
  • Hipotesis kelima, semakin Islami, semakin besar pula penolakan atas prinsip demokrasi.
  • Keenam, semakin Islami, semakin ia tidak mendukung negara bangsa sebagai sebuah komunitas politik (karena Islam lebih mengenal konsepsi ummah)
  • Ketujuh, semakin Islami semakin ia tidak berpartisipasi dalam politik kecuali politik itu terkait dengan tuntutan agama.
  • Kedelapan, semakin Islami semakin kecil kemungkinan ia menjadi warga yang setia (tertarik pada politik dan percaya pada institusi politik demokrasi).
  • Hipotesis terakhir, seorang muslim yang tidak toleran akan cenderung aktif dalam politik.

Peneltian empiris Freedom House yang terangkum dalam indeks hak politik dan kebebasan sipil tahun 2002 mengkonfirmasikan hipotesis tadi. Selama tiga puluh tahun terakhir, hanya ada satu negara berpenduduk muslim yang dikategorikan demokratis. Sisanya yakni 35 negara masuk kategori otoritarian. Bahkan, delapan dari tigabelas negara paling represif di dunia adalah negara-negara muslim, khususnya yang ada di Timur Tengah.

Disertasi Saiful Mujani yang kemudian dibukukan ini, ingin menguji hipotesis yang dibangun oleh orang seperti Huntington dan Lewis, mengenai Islam dan demokrasi.

Beberapa Temuan

Melalui survei opini publik, Saiful Mujani menemukan sejumlah kesimpulan (baca hal 313 s/d 324) :

  • Islam di Indonesia mempunyai keterlibatan dalam kegiatan kewarganegaraan sekuler. Ibadah sunnah di NU, identitas ke-Muhammadiyah-an dan jaringan keterlibatan dalam perkumpulan sesama muslim, justru memperkuat keterlibatan orang dengan kegiatan yang bersifat sekuler.
  • Keterlibatan umat Islam di Indonesia dalam kegiatan keagamaan dan sekuler membuat umat Islam toleran terhadap kelompok lain.
  • Pada hipotesis ketiga, Umat Islam di Indonesia justru memberikan kontribusi positif bagi munculnya partisipasi demokrasi.
  • Keempat, umat Islam yang saleh di Indonesia tidak mengancam konsolidasi demokrasi.
  • Ada sejumlah nilai dalam Islam yang diyakini mendukung demokrasi, yakni melalui ijtihad (penalaran rasional), ijma (konsensus), ikhtilaf (perbedaan pendapat), dan syura (konsultasi). Saiful Mujani menyimpulkan, korelasi negatif antara Islam dengan prinsip demokrasi meragukan.
  • Muslim di Indonesia sangat mendukung negara bangsa. Konsepsi tentang ummah tidak otomatis bertentangan dengan gagasan negara bangsa.
  • Unsur-unsur ibadah dalam Islam justru makin memperkuat keterlibatan umat Islam di Indonesia dengan berbagai masalah masyarakat, tak hanya yang terkait dalam urusan agama.
  • Dalam hipotesis kedelapan, Saiful menemukan tak ada kaitan antara keimanan seorang muslim dengan ketertarikan dengan politik dan kepercayaan terhadap institusi politik.
  • Terakhir, Islamisme yang bersifat intoleran tak terkait dengan aktifitas politik. Seorang muslim yang intoleran justru cenderung tidak aktif dalam politik dan bukan merupakan ancaman bagi demokrasi.

Arti Penting

Dalam pandangan saya, buku ini menempati posisi yang sangat penting dalam kajian tentang Islam dan demokrasi kontemporer di Indonesia.

Alasan pertama, buku ini menyajikan pendekatan baru dalam ilmu politik. Selama ini, dunia ilmu politik Indonesia didominasi oleh pendekatan historis, sosiologis atau antropologis. Pendekatan antropologis ala Clifford Geertz melalui buku Religion of Java, membawa pengaruh besar bagi kajian politik di Indonesia. Penelitian tentang politik di Indonesia banyak dipengaruhi oleh Geertz. Saiful Mujani bisa disebut sebagai orang pertama yang memperkenalkan pendekatan empiris dalam dunia politik yang sebetulnya sudah berkembang sejak tahun 1960-an di Amerika Serikat.

Alasan kedua, Islam kini menjadi sorotan dunia terutama pasca peristiwa 11 September. Isu Islam dan demokrasi menjadi kajian penting apalagi bagi negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia . Buku ini memberi sumbangan berarti tidak hanya bagi kita di Indonesia , tapi juga peneliti dari negara lain yang tertarik mengkaji hubungan antara Islam dan demokrasi.

Beberapa kritik

Meski memberikan sumbangan yang sangat penting, bukan berarti buku ini sepi dari kritik. Kritik pertama datang atas pendekatan metodologis yang dipilih Saiful. Bukan rahasia umum, bahwa para peneliti politik dari aras lain (terutama kiri), mencibir model pendekatan empiris. Argumentasinya, bagaimana mungkin manusia (baca: sikap dan pandangannya) bisa dipilah-pilah dan dikerangkeng dalam kategori yang ketat untuk kemudian ditundukkan (baca: ditafsirkan oleh sang peneliti).

Kritik kedua, terkait pendekatan budaya yang dipakai Saiful Mujani. Pendekatan model ini banyak dikritik oleh para ahli yang mengkaji masalah demokrasi. Alih-alih menjelaskan, pendekatan ini justru dianggap kerap mengaburkan. Bahkan kita ingat, alasan budaya pernah dipakai oleh rejim otoriter untuk menolak demokrasi. Para penguasa otoriter di Asia seperti Soeharto, Mahathir Mohamad, dan Lee Kuan Yew pernah menolak demokrasi dengan alasan tak sesuai dengan nilai (baca: budaya) Asia .

Terakhir, penelitian Saiful Mujani yang dibuat antara tahun 2001 dan 2002 ini, dilakukan pada saat terjadinya perubahan drastis di dunia muslim tanah air. Pasca reformasi, kita menyaksikan bangkit dan menguatnya ke-Islam-an. Partai politik dan organisasi agama berbasis Islam muncul. Fenomena terorisme, perusakan tempat ibadah dan sejumlah peristiwa intoleransi lain mengindikasikan menguatnya konservatisme. Kalau, asumsi ini benar, bisa jadi Saiful Mujani harus banyak merevisi pandangannya yang menganggap Islam di Indonesia tidak bertentangan dengan demokrasi.

10 Responses to “Ketika Islam Berjumpa Demokrasi”

  1. Koekoeh Says:

    Saya rasa hasil2 temuan mas Sjaiful itu secara empiris terbukti dan betul jika 30-50% perempuan di Indonesia sudah mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan kaum laki-laki. Nah permasalahannya apakah perempuan selama ini sudah diberi ruang dan kesempatan untuk menggapai hal tersebut. Satu kendala sekaligus jawabnyanya adalah terbentur tembok dan sekat-sekat budaya (aturan agama termasuk disini). Kala ruang gerak untuk berkiprah terlalu “sempit” dan “dibatasi”, apakah itu bisa dikatakan demokratis??

    Mas Sjaiful tetap berpikir merdeka .. !! Teruskan dan pertajam hasil temuan Anda.

    Itu saja komentar dan masukan dari saya, semoga semakin mempertajam penelitiannya.

  2. a.khalik Says:

    Ass. Mas. Komentar terakhir itu loo …
    Konservatisme Islam, seharusnya gak dipahami berkorelasi dengan kekerasan … apa lagi terorisme … seperti yang dipahami … banyak kalangan Islomophobia …
    Al Qur’an jg mentoleransi kekerasan -ato terorisme dalam pengertian Barat- coba baca Al Qur’an surah al fath. Jelas di situ, seorang muslim keras terhadap orang kafir, tapi berkasih sayang pada sesama mukmin (orang beriman) bukan muslim lo. Beda antara muslim dan mukmin.

    Menguatnya konservatisme, merupakan konsekwensi asumsi rivalitas Barat atas Islam. Jd konservatisme itu reaksi dr aksi Barat yang vulgar.
    Gitu lo mas…

  3. condrat sinaga Says:

    Menurut saya, salah satu kebenaran yang belum berjalan di Indonesia adalah kebeneran politik. Point yang saya maksud adalah seharusnya pembuat UU (DPR) membuat UU tentang Presiden RI beragama Islam. Saya sendiri tidak beragama itu. Seperti di AS,konstitusinya presiden beragama Kristen Protestan, meskipun warga negaranya juga pelangi. Akan tetapi UU tsb dapat diamandemen seperti kita ketahui Kennedy beragama Katolik. Demokrasi adalah mewakili sebanyak-banyaknya suara. Sebagai masukan saya sekarang berada di Australia

  4. Thony Says:

    Esensi demokrasi yang sebenarnya telah terkemas rapi dalam Islam, baca dan pahamilah al Qur an

  5. achfaisol Says:

    terima kasih sharing info/ilmunya…

    mengapa kita masih didera malas beribadah, baik mahdhah maupun ghayru mahdhah…? untuk itu saya membuat tulisan tentang
    “Mengapa Pahala Tidak Berbentuk Harta Saja, Ya?”

    silakan berkunjung ke:

    http://achmadfaisol.blogspot.com/2008/08/mengapa-pahala-tidak-berbentuk-harta.html

    semoga Allah menyatukan dan melembutkan hati semua umat Islam, amin…

    salam,
    achmad faisol
    http://achmadfaisol.blogspot.com/

  6. Christianto Says:

    Saya kira jika presiden kita beragama Islam, maka kemungkinan besar daerah Indonesia bagian timur akan segera memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kalau kita mau melihat kembali sejarah, itulah mungkin yang menjadi dasar mengapa Bung Karno dkk tidak mencantumkan bahwa presiden RI harus beragama Islam di rapat PPKI. Apalagi bangsa kita adalah bangsa yang sangat menghormati perbedaan dan kebebasan beragama. Jika kita mengharuskan presiden RI beragama Islam, maka kita sama juga membatasi yang namanya demokrasi yang selama ini diperjuangkan oleh mahasiswa, karena yang sebenarnya ingin diperjuangkan mahasiswa ketika demo tahun 1998 bukannya untuk menurunkan Soeharto menjadi presiden, tetapi menurunkan rezim yang selama ini ada yang dinilai sudah tidak memihak lagi kepada rakyat banyak.

  7. kampret Says:

    emang susah kalo penganutnya banyak apa lg didalamnya masih beda pendapat ya biarin aja.kalo mau tenang yakinin aja agama yang kecil ok gak ide gue hahahahha

  8. Shadow ekku5u Says:

    Beda pendapat sih gpp, tp kalo merasa paling benar itu yg bahaya. AWAS bahaya laten wahabi

  9. Aviation Says:

    Jadi intisarinya apakah “Ketika Islam Berjumpa Demokrasi”, Islam mengadopsi paham demokrasi atau sebaliknya demokrasi diarahkan ke ajaran Islam?

  10. Imam Zaka M I jakarta Says:

    Demokrasi sangat jauh dari nilai islam ……..

    Bila demokrasi ada dalam isalam maka nabi muhammad mau berkoalisi
    dengan kaum kafir quraisy … yang telah mereka ajukan kepada beliau…
    namun dalam kenyataannya beliau hijrah meninggalkan Mekkah …..

    dan demikrasi adalah sistem busuk buatan kaum yahudi …

    produk yahudi ……

    Islam hanya mengenal sistem syuro…antara ulama dan umara…

    Ulama yang Faqih dalam islam
    bukan ulama yang haus kekuasaan dan ketenaran duniawi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: